Laporan Keuangan Demokrat, PAN, dan PPP Dinilai Sangat Tertutup

Laporan Keuangan Demokrat, PAN, dan PPP Dinilai Sangat Tertutup

Penulis : Aditya Revianur | Selasa, 8 Januari 2013 | 15:31 WIB

Dibaca: 542

Komentar: 1

|

Share:

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANFebri Diansyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, laporan keuangan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat tertutup. Aktivis ICW Febri Diansyah mengatakan, ketiga parpol itu tidak memenuhi permintaan ICW mengenai anggaran dan program partai di tahun 2010-2011. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi.

"Dalam tahap implementasi partai politik, mereka masih cenderung tertutup dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan. Padahal, pendanaan mereka salah satunya adalah APBN, selain iuran anggota," kata Febri, di Kantor Komite Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Febri mengatakan, undang-undang partai politik secara jelas menyebutkan bahwa setiap parpol harus terbuka pada publik mengenai keuangannya. Namun, hingga saat ini, permintaan yang diajukan ICW belum dipenuhi. 

"Parpol kami sinyalir menjadi lembaga yang paling bertanggungjawab atas maraknya korupsi di Indonesia saat ini. Pejabat pemerintah yang terjerat korupsi banyak yang kader sekaligus mesin partai yang agresif mengeruk uang negara," ujarnya.

Febri menyebutkan, salah satunya kasus korupsi yang menjerat politisi PAN, Wa Ode Nurhayati. Wa Ode saat ini berstatus terpidana kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah. Demikian pula kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah politisi Demokrat. Kasus korupsi itu diduganya banyak didorong dan diproduksi oleh parpol.

"Hasil korupsinya disinyalir mengalir kepada elit partai tersebut,"tandasnya.

Oleh karena itu, ICW meminta KIP mendesak ketiga parpol tersebut transparan kepada publik. Sebelumnya, LSM anti korupsi ini telah mengirimkan surat permintaan keterbukaan informasi anggaran kepada sembilan parpol parlemen. KIP telah memulai sidang untuk mendengar keterangan Demokrat. Akan tetapi, dalam sidang yang digelar hari ini di Kantor KIP, pihak Demokrat yang diwakili oleh Hinca Panjaitan tidak hadir karena alasan sedang berada di luar kota. Sementara, sidang dengan mendengarkan keterangan PAN dan PPP akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Sidang lanjutan untuk Partai Demokrat akan diselenggarakan 14 Januari 2013 mendatang.  

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary